Oleh: fatiaali | April 21, 2008

Mandat Yang Besar bagi Bank Syariah

Saat ini eksistensi bank syariah di Indonesia merupakan sesuatu yang fenomenal. Masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sudah tidak asing lagi tetkala membincang bank syariah. Ini dikarenakan sosialisasi bank syariah ke masyarakat luas berjalan dengan gencar. Bahkan, BI selaku otoritas tertinggi dunia perbankan Indonesia telah banyak mereformasi dirinya dengan memberikan tempat bagi pengembangan perbankan syariah di tanah air. Gambaran ini terlihat dengan adanya satu Direktorat di BI yang khusus mengatur perbankan syariah. Sebuah gambaran kemajuan yang pesat bagi pengembangan dunia perbankan syariah di Indonesia. Data di BI sampai akhir Desember 2004 menyebutkan sudah ada 443 jaringan kantor bank yang beroperasi dengan syariah, baik kantor yang berasal dari Bank Umum Syariah, bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Setelah BI memberlakukan dual banking system, model perbankan yang dapat beroperasi di Indonesia tidak hanya model perbankan konvensional saja dengan bunga sebagai instrumennya, tetapi model perbankan syariah juga telah mempunyai tempat dan dapat dipraktekkan dalam sistem perbankan nasional. Dua buah model perbankan ini mempunyai wilayah kerja masing-masing dan diberi kesempatan untuk berkembang secara sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank konvensional yang selama ini sudah eksis sejak puluhan tahun masih menguasai porsi yang besar dalam pangsa pasar perbankan nasional di Indonesia. Tidak kurang dari 98,15% pangsa pasar perbankan nasional dikuasai oleh dunia perbankan konvensional. Sisanya, 1,85% baru dibagi dengan perbankan syariah. Sebuah ganbaran perbandingan yang belum seimbang. Realita ini menjadi tantangan bagi dunia perbankan syariah untuk lebih bekerja keras dalam mengembangkan sayapnya meraih pembagian pangsa pasar yang lebih besar.

Walaupun begitu dunia perbankan syariah mempunyai satu nilai lebih dibanding dengan perbankan konvensional. Mandat operasional yang dimiliki oleh perbankan syariah lebih besar dan lebih luas jika dibanding dengan mandat atau wewenang operasional yang dimiliki oleh dunia perbankan konvensional. Di dalam konsep perbankan syariah, produk yang dapat dikembangkan lebih variatif. Konsep perbankan syariah mengenal adanya produk; mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, wakalah, hawalah, dan kafalah. Produk ini hanya dapat dioperasikan oleh model perbankan syariah dan tidak dapat dijalankan oleh dunia perbankan konvensional. Maka dari itu, dalam perbankan konven-sional tidak mengenal istilah produk-produk di atas karena memang “aturan main-nya” tidak memperkenankan untuk menjalankannya.
Mandat yang dimiliki oleh dunia perbankan konvensional sebatas sebagai lembaga penghubung (mediatory)antara pihak yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (minus). Sedangkan hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah pada perbankan konvensional adalah hubungan antara seorang debitur dengan kreditur atau sebaliknya, yaitu hubungan antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang mendapatkan pinjaman dengan menempatkan instrument bunga sebagai alat pengambil keuntungan (margin).

Dalam prakteknya bank konvensional akan memberikan bunga simpanan kepada nasabah penabung. Sebaliknya, bank konvensional akan mengenakan bunga pinjaman kepada nasabah peminjam. Aturan main yang biasa dilakukan oleh dunia perbankan konvensional mengharuskan besaran nilai bunga pinjaman lebih tinggi dibanding dengan besaran yang ada pada bunga simpanan. Pada posisi ini bank konvensional mengambil keuntungan (margin) dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Jika kondisi yang terjadi adalah positive spread maka dalam pandangan dunia perbankan konvensional akan mendapatkan keuntungan. Tetapi kondisi positive spread tidak berlaku secara permanen. Suatu ketika bank konvensional akan mengalami apa yang dinamakan dengan negative spread dan ini terjadi pada krisis moneter pada awal tahun 1998. Banyak bank konvensional yang mengalami negative spread sehingga berakibat pada proses likuidasi atau paling tidak dimerger dengan bank lain.

Adapun operasional bank syariah tidak didasarkan kepada intrumen bunga, tetapi didasarkan atas konsep bagi hasil dan risiko. Hal ini berlaku pada produk perbankan syariah yang berbasis pada konsep mudharabah dan musyarakah. Prinsip utama dalam operasional bank syariah mengacu pada profit and loss sharing system, yaitu satu prinsip operasional yang didasarkan pada pembagian keuntungan dan penanggungan risiko kerugian antara pihak bank dan nasabah. Jika suatu investasi yang dilakukan oleh perbankan syariah mendapatkan keuntungan (profit), maka keuntungan tersebut dibagi antara pihak bank dan nasabah. Begitu pula, jika investasinya mengalami kerugian (loss) maka risiko kerugian tersebut juga dipikul bersama-sama sesuai dengan besaran nisbah yang ditanggung. Pada posisi ini hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah adalah hubungan antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengusaha (mudharib). Hubungan ini menggambarkan adanya hubungan kemitraan dalam usaha. Nasabah penabung atau deposan berposisi sebagai shahibul mal tetkala menyertakan uang (modal)-nya dalam perbankan syariah, sedangkan pihak bank dalam hal ini selaku mudharib. Lain halnya, tetkala bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, maka pihak bank berposisi sebagai shahibul mal sedangkan pihak nasabah yang mendapatkan pembiayaan berposisi sebagai mudharib. Tetkala pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada nasabah mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dengan pihak bank dan deposan atau nasabah penabung.

Di sisi lain, perbankan syariah dapat melakukan transaksi yang berbasis pada akad jual-beli. Mandat ini tidak dimiliki oleh dunia perbankan konvensional. Artinya, dalam operasionalnya perbankan konvensional tidak dapat melakukan kegiatan jual-beli. Ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh perbankan syariah. Produk perbankan syariah yang mengacu pada prinsip jual-beli dapat dilihat dalam model murabahab, salam dan istishna. Hubungan yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah adalah hubungan antara penjual dan pembeli. Pada produk murabahah, nasabah berposisi sebagai pihak pembeli sedangkan pihak bank berkedudukan sebagai pihak penjual. Konsep murabahah memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah. Pihak nasabah (pembeli) mendapat keuntungan karena dapat membeli suatu barang dengan melalui pembayaran secara angsuran. Hal ini dapat membantu nasabah yang tidak mempunyai modal yang banyak dalam membeli (mengadakan) barang yang diinginkan secara kontan (cash). Sedangkan keuntungan yang dapat dinikmati oleh bank syariah berupa keuntungan (margin) dari harga jual. Begitu pula dengan model salam dan istishna. Kedua model transaksi yang terakhir ini memakai sistem jual-beli dengan pemesanan yang pembayarannya dilakukan di muka, sedang barang yang diperjualbelikan masih berbentuk pesanan. Keuntungan bank yang dapat diperoleh dari transaksi ini berupa margin dari harga penjualan.

Mandat lain yang dapat dijalankan oleh bank syariah berupa praktek ijarah atau sewa. Dalam praktek ijarah, hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah adalah hubungan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Mandat ini menjadikan wewenang bank syariah semakin besar jika dibanding dengan wewenang yang dimiliki oleh bank konvensional. Perbankan konvensional tidak mempunyai mandat dalam menjalankan ijarah karena peraturan yang ada tidak memberikan wewenang kepada dunia perbankan konvensional. Konsep ijarah merupakan fasilitas yang dimiliki bank syariah untuk memberi kesempatan kepada nasabah yang ingin menyewa barang kepada bank. Dalam ijarah murni tidak ditemukan adanya pemindahan hak milik dari pihak yang menyewakan ke pihak penyewa. Nasabah memperoleh keuntungan dengan cara mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Sedang bank syariah mendapat keuntungan (margin) dari jasa sewa, yaitu uang sewa.

Mandat terakhir yang dapat dijalankan oleh dunia perbankan syariah adalah produk yang berbasis pada jasa, termasuk di dalamnya hawalah, wakalah dan kafalah. Perbankan syariah dapat menerapkan pelayanan dalam bidang jasa. Produk hawalah dalam bank syariah dapat berupa pelayanan transfer (transfer service). Sedang wakalah adalah jasa perwakilan (deputyship). Adapun kafalah dapat dilakukan oleh perbankan syariah berupa jasa penjaminan (guaranty). Bank mendapatkan keuntungan dari ketiga produk tersebut dalam bentuk fee atau uang jasa. Mandat ini sekilas memang diketemukan dalam bank konvensional dalam bentuk produk jasa lain yang sering digunakan dalam memberi pelayanan kepada nasabah bank konvensional.

Mandat yang besar ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh perbankan syariah dan menjadi pembeda dengan dunia perbankan konvensional. Dunia perbankan syariah dalam hal ini harus dapat bersikap tegas dan konsisten dalam menjalankan produk-produk yang telah digariskan secara konseptual. Konsisten dalam arti benar-benar sesuai dengan pakem yang berlaku dalam bank syariah. Mengapa hal ini perlu dipertegas di sini? Karena sementara ini ada beberapa pihak yang melihat praktek perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan praktek yang dijalankan oleh perbankan konvensional. Kata mereka yang melihat miring terhadap bank syariah, “Bajunya saja yang syariah, tetapi dalamnya (subtansinya) masih konvensional”. Mereka melihat praktek murabahah yang diselipi dengan wakalah tidak jauh berbeda dengan model kredit pada perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan penyerahan pada produk murabahab¬ dengan wakalah bukan berbentuk barang yang ingin dibeli oleh nasabah, tetapi berupa uang. Apa bedanya dengan bank konvensional? Dalam hal ini, pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Kenyataan seperti ini sudah tidak sesuai lagi dengan pakem awal dari konsep murabahah. Konsep murabahah mengharuskan adanya penyerahan barang, karena dasar dari akad murabahah adalah jual-beli (al-ba’i).

Contoh kasus di atas perlu mendapat perhatian serius dari otoritas tertinggi lembaga keuangan syariah di Indonesia agar suara miring tersebut hilang dalam praktek perbankan syariah. Maka dari itu, perlu adanya peraturan yang tegas dalam bentuk sangsi atau hukuman bagi lembaga keuangan syariah yang operasional melenceng dari kaedah dasar. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikan status fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi sebuah peraturan hukum yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah, baik berupa peraturan perundangan atau peraturan pemerintah. Wallahu ‘alam bis shawab.

Oleh: AM Hasan Ali


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: